reformasi intelijen indonesia - An Overview

reformasi intelijen indonesia - An Overview

Blog Article

BIP menjadi simbol penutup era intelijen perjuangan dan membuka era baru, dikenal sebagai era intelijen pembangunan.

[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Auto artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan clientnya, sebaliknya sang customer juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu 1 .

Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.

Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh stage consumer.

Furthermore, all associates of the executive board has to be citizens of Indonesia. Associates of The manager board, governing board and supervisory board who're not Indonesian citizens have to have operate and momentary residence permits (KITAS or Kartu Izin Tinggal Sementara).

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.

We want a transparent authorized basis… Could you think about if pro-ISIS people today built a speech at a public occasion such as the Car or truck Totally free Working day then declared that The federal government ended up infidels and killing them needs to be justified?”

 The sights, viewpoints and positions expressed inside all posts are People of your author on your own and don't characterize Those people from the editors or of Ny University University of Legislation. The precision, completeness and validity of any statements built within this post are usually not guaranteed. We accept no liability for just about any problems, omissions or representations.

In addition to the LPNKs, other establishments are shaped by Rules and Presidential Restrictions as unbiased bodies. Theoretically, the distinction between these unbiased bodies and LPNK is The very fact that they are coordinated below a selected ministry and instantly report back to the President, While this could not automatically be the situation in follow. These kinds of body might be established from the promulgation of a certain regulation (e.g., the National Narcotic Agency was fashioned by virtue of Presidential Decree No. 116 of 1999 on National Narcotic situs web Agency as amended by Presidential Decree No. seventeen of 2002) or fashioned as part of Legislation to support the underlying plan (e.

[14] Furthermore, it supervises operational readiness amid all commands and conducts defence and stability functions on the strategic degree in accordance with insurance policies on the TNI commander. Eco-friendly berets are worn by its staff, and it is the most important primary warfare overcome device with the Indonesian Army.

Public participation through this time was also observed to be a mere formality, with last second invitations issued for employee unions and various stakeholders.